 |
| Foto : OKK se Pulau Sumbawa digelar tanggal 24-25 Oktober 2026 |
SUMBAWA BESAR – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Ikliluddin, menutup kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI se-Pulau Sumbawa di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Minggu (25/10).
Dalam sambutannya, Ikliluddin mengapresiasi PWI Kabupaten Sumbawa dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan OKK membutuhkan dukungan tenaga, pemikiran, serta pembiayaan agar kegiatan berjalan lancar.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta peserta yang mengikuti kegiatan untuk memperkuat pemahaman tentang profesi kewartawanan.
Menurut Ikliluddin, OKK bukan sekadar formalitas atau persyaratan organisasi, melainkan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme wartawan. Pengalaman bertahun-tahun di lapangan, kata dia, tetap perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap dasar-dasar jurnalistik, Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan aturan perilaku wartawan.
“Tidak ada salahnya kita kembali mempelajari hal-hal mendasar tentang Undang-Undang Pers. Walaupun sehari-hari sudah melakukan kegiatan jurnalistik, kemampuan itu tetap harus diasah. Kalau tidak terus dipelajari, kita bisa lupa dan justru tersandung persoalan kecil ketika menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.
Iklil mengingatkan, tantangan industri media ke depan semakin kompleks. Selain perubahan perilaku pembaca, media juga menghadapi persoalan penurunan pendapatan dan berbagai regulasi yang memengaruhi keberlangsungan usaha pers.
Di tengah perubahan tersebut, Ikliluddin menilai kepercayaan publik menjadi hal penting yang harus terus dijaga. Terlebih, masyarakat kini semakin banyak mengakses informasi melalui media sosial, sementara informasi yang beredar belum tentu melewati proses verifikasi jurnalistik.
Karena itu, wartawan dituntut menjaga kualitas pemberitaan melalui konfirmasi kepada narasumber, kelengkapan data, serta verifikasi sebelum informasi dipublikasikan.
“Jangan hanya mengejar kecepatan dalam menyampaikan berita, tetapi kita juga harus mengutamakan ketepatan data. Kita memiliki narasumber dan data yang harus diverifikasi,” katanya.
Ikliluddin juga menyoroti penggunaan karya jurnalistik oleh pihak lain tanpa memperhatikan hak cipta. Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi secara serius melalui langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum agar hak-hak atas karya jurnalistik tetap terlindungi.
Dalam kegiatan OKK tersebut, peserta menerima 13 materi yang mencakup Kode Etik Jurnalistik, perilaku wartawan, Undang-Undang Pers, kewartawanan, dan keorganisasian PWI.
Berdasarkan evaluasi melalui tes akhir atau post-test, dari total 51 peserta, sebanyak 42 orang mengikuti tes dengan hasil nilai pemahaman materi berkisar 95 hingga 100 dari 100 poin.
Ikliluddin mengatakan, hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu gambaran pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Namun, ia menegaskan, pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas jurnalistik sehari-hari.
“Saya berharap seluruh materi yang telah diperoleh selama OKK ini tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi benar-benar dipraktikkan ketika menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap kode etik, aturan pers, dan kemampuan melakukan verifikasi merupakan bekal penting bagi setiap wartawan, termasuk anggota PWI di Pulau Sumbawa.
Melalui kegiatan ini, PWI NTB berharap wartawan semakin memahami tanggung jawab profesinya, mampu menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pers.
Dengan demikian, kecepatan dalam menyampaikan informasi harus tetap diimbangi dengan ketepatan data, verifikasi yang memadai, dan tanggung jawab terhadap setiap berita yang dipublikasikan.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin Jen, SH., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, PWI Pusat, PWI NTB, jajaran PWI se-Pulau Sumbawa, serta seluruh sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurutnya, OKK bukan sekedar pengenalan organisasi melainkan komitmen dalam memperkuat komitmen menjadi wartawan yang profesional, berintegritas dan patuh terhadap kode etik jurnalistik.
Ia menegaskan, menjadi wartawan tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis dan menyusun berita. Lebih dari itu, setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap seluruh peserta OKK dapat terus menjaga independensi pers meningkatkan kompetensinya dan terus menghadirkan karya jurnalistik yang bermanfaat tidak hanya untuk diri dan media tempatnya bernaung tapi juga bagi masyarakat, daerah dan bangsa ini,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, H. Djoko Tetuko, menjelaskan bahwa OKK menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi PWI secara nasional, sekaligus memperkuat pemahaman wartawan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pascareformasi.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan 13 materi komprehensif yang mencakup Standar Kompetensi Wartawan (SKW) jenjang Muda, Madya, dan Utama, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sejarah PWI, hingga Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.
Menurut Djoko, keanggotaan PWI bukan sekadar persoalan berorganisasi, melainkan juga menyangkut komitmen moral dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Menjadi bagian dari PWI bukan sekadar berorganisasi, melainkan komitmen moral dan profesional untuk terus menjunjung tinggi etika, memverifikasi fakta, serta mengutamakan kepentingan publik,” tegasnya.
Materi tersebut diharapkan menjadi bekal bagi wartawan untuk menghadapi tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks, terutama di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori yang ikut membuka OKK PWI se Pulau Sumbawa juga mengapresiasi pelaksanaan OKK PWI se-Pulau Sumbawa. Ia menilai peningkatan kompetensi wartawan sangat penting untuk menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Wabup Ansori menekankan perlunya sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung percepatan pembangunan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tugas wartawan tidak hanya meliput, tetapi juga menjaga NKRI. Pemerintah dan wartawan perlu bersinergi karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya arus informasi media sosial dan media siber,” ujarnya.
Ia juga menempatkan pers sebagai mitra kritis sekaligus strategis pemerintah. Kritik dan masukan yang disampaikan media, menurutnya, memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan agar pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur yang tepat.
Karena itu, hubungan antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan media massa harus dibangun secara terbuka, sehat, dan saling mendukung, tanpa mengabaikan fungsi pers sebagai pengawas sosial.
REPORTER: RIZKY
0 Komentar