Cegah PMK, Sapi Asal Sumbawa Dilarang Masuk Lombok Timur

Foto : Sapi asal Sumbawa dihentikan pengiriman sementara waktu

LOMBOK TIMUR – Penghentian sementara masuknya ternak sapi ke Kabupaten Lombok Timur salah satu langkah dalam upaya mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur memperketat pengawasan di pelabuhan penyeberangan Kayangan dalam upaya menghentikan sementara pengiriman ternak sapi dari luar kabupaten, termasuk dari Pulau Sumbawa.

Menurut Kepala Dinas Disnakkeswan, Lotim, H. Masyhuri, penghentian pengiriman ternak sapi karena ada indikasi penyakit lain di wilayah tersebut.  Hal itu dilakukan untuk mencegah risiko penyakit baru masuk ke Lombok Timur.

Sejauh ini katanya, dibeberapa kecamatan ternak sapi terindikasi kasus PMK. Namun demikian, masih menunggu hasil laboratorium

Selain penghentian sementara, kata Masyhuri, pihaknya juga terus melakukan pengawasan dan vaksinasi pada ternak sapi. Saat ini, Lotim mendapatkan jatah sekitar 50 ribu dosis vaksin dari pemerintah Provinsi NTB. 

"Baru 1800 ekor sapi yang divaksinasi dan tersebar disejumlah kecamatan. Angka ini ditargetkan mencapai 5.000 ekor sapi pada bulan Januari 2025," sebutnya.

Vaksinasi secara  intensif tambahnya, akan terus dilaksanakan dengan sistem sharing antara pemerintah dan peternak itu sendiri. Dari data yang ada, jumlah populasi sapi di Kabupaten Lotim mencapai 150 ribu ekor. Tentunya dengan jumlah alokasi dosis vaksin yakni sebanyak 50 ribu dosis tidak mencukupi.

"Sisanya peternak secara mandiri yang menyiapkan vaksin karena pemerintah hanya menyiapkan 1 dosis untuk 1 ternak," kata dia.

Saat ini, vaksinasi ternak sapi tidak dipungut biaya alias gratis, meskipun petugas tidak memiliki biaya operasional.

Skema sharing biaya antara peternak dengan pemerintah ujar Masyhuri, akan disosialisasikan termasuk dengan pemerintah desa. Kehadiran pemdes untuk membantu peternak agar dana ketahanan pangan dan hewan dapat dialokasikan.

Untuk memastikan kelancaran vaksinasi, Disnakeswan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI guna menghindari potensi kendala di lapangan. 

Saat ini, Disnakeswan Lombok Timur sedang menyusun analisis risiko bersama para ahli, sebagaimana diminta oleh para pengusaha ternak. Namun, hasil analisis tersebut masih menunggu respons dari pemerintah provinsi. (CN)

0 Komentar