 |
| Foto : Sekda Lotim, HM Juaini Taofik |
LOMBOK TIMUR - Lombok Timur merupakan kabupaten urutan ketiga tertinggi di NTB memiliki indeks ketergantungan dana transfer pusat dibawah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Tidak salah, bila Pemda Lotim berupaya untuk menghilangkan stigma tersebut dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor.
Sekda Lotim, HM. Juaini Taofik menyebutkan, tahun 2024 PAD Lotim tembus diangka Rp. 480 miliar. Namun, sebagian besar didominasi dari pendapatan dari Badan Layangan Usaha Daerah (BLUD).
Tetapi, PAD akan lebih realistis apabila sektor pajak dan retribusi bisa tembus diangka 80 persen. Itupun tidak cukup, untuk memaksimalkan pendapatan daerah, bupati Lotim telah menginventarisir sejumlah sektor sebagai pemasukan daerah.
"Ada 4 Pokja yang akan dibentuk diantaranya, Pokja MBLB, Joben dan TNGR, Rinjani dan Pokja tembakau Virginia," terang Juaini Taofik.
Dia menjelaskan, pembentukan empat kelompok kerja (Pokja) dalam waktu dekat ini sebagai upaya menggenjot pendapatan daerah secara optimal.
Juaini Taofik memaparkan potensi pajak dan retribusi dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pembentukan Pokja MBLB ini upaya daerah memperoleh pemasukan. Meski diketahui, salah satu kekayaan daerah Lombok Timur ini punya nilai walau tidak pernah bertambah. Namun, memberikan dampak positif baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah.
Selain MBLB, kata Sekda Lotim, Pokja destinasi wisata yang akan dibentuk yakni Joben dan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) serta pendakian Gunung Rinjani. Selama ini, pendapatan dari hasil tiket itu masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Harapan kita, pengelolaan Joben dan Rinjani masuk ke PAD Lotim. Bahkan ada kemungkinan dikelola oleh Pemda sesuai hasil pembicaraan dengan kepala TNGR. Alasannya, daerah juga telah berkontribusi membangun jalan, pengelolaan sampah dan mungkin juga fasilitas kesehatan serta kesiapsiagaan bencana," jelasnya.
Khusus Joben, akan ada gugus tugas konflik bernama 'keterlanjuran'. Hal ini berdasarkan adanya silang pendapat soal pengelolaan beberapa waktu silam. Sebab, Joben sudah duluan masuk ke Lotim yang dibuktikan dengan dua sertifikat. Tapi 5 tahun kebelakang masih menggunakan pola kerja sama bagi hasil.
Bupati Lotim Haerul Warisin menginginkan aset tersebut juga kembali dikuasai Pemda Lotim. Dengan begitu, semua pendapatan di Joben masuk kantong Pemda Lotim sebagai PAD.
"Semua karcisnya itu bisa menjadi PAD," ujarnya.
Begitu juga dengan Gunung Rinjani. Selama ini, Lotim tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun dari destinasi wisata pendakian tersebut. Semuanya masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Harapannya dan hasil komunikasi dengan kepala TNGR, dimungkinkan supaya sebelum diterbitkan e-tiket, tentu harus ada daerah juga mendapatkan," sebutnya.
Salah satu alasan Pemda Lotim harus mendapatkan keuntungan, karena adanya kontribusi daerah yang membangun jalan. Pemda Lotim juga akan membangun sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
Akan tetapi, sejauh ini Pemda Lotim belum bisa memastikan berapa pendapatan yang diterima dari pendakian Gunung Rinjani tersebut. Karena regulasinya masih dipelajari.
"Semua pendaki tentu dibedakan. Nanti ada pendaki yang dari luar negeri, mungkin retribusinya lebih besar. Ada yang diluar Lotim sampai nasional. Kalau di Lotim dipastikan tidak ada tambahan, supaya ada pembedanya," ucap dia.
Tugas Pokja yakni menyempurnakan regulasi. Karena tidak boleh terjadi pungutan liar (pungli) tapi harus memiliki dasar hukum yang jelas.
"Jadi, tugas pertama Pokja itu memastikan regulasinya. Memastikan sarana dan prasarananya. Memastikan bagaimana juga ada pengawasan, kepatuhan terhadap para pihak," katanya.
Tak hanya itu, Pokja Tembakau Virginia pun menjadi perhatian daerah. Selama ini, hanya masuk lewat sumbangan pihak ketiga. Tetapi sumbangan pihak ketiga tidak terlalu mengikat. Oleh karena itu karena, Pokja ini dibentuk agar memperoleh kepastian.
Pokja terakhir Pokja budidaya udang vaname. Mengingat, Pemda Lotim bisa mendapatkan PAD sektor budidaya udang tersebut. Sesuai hasil pembicaraan bersama Wamen Kelautan dan Perikanan di Kebumen, ternyata daerah juga mendapatkan hasil daerah budidaya udang tersebut.
"Kami fokus di tiga bulan pertama ini untuk itu meningkatkan PAD. Karena tanpa PAD yang meningkat, maka otonomi daerah tidak bisa berjalan," tandasnya. (CN)
0 Komentar