 |
| Foto : Wabup Lotim, Edwin Hadiwijaya |
LOMBOK TIMUR - Rencana aksi unjuk rasa masyarakat di Pulau Sumbawa terkait dibukanya moratorium pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) esok Kamis (15/5) ditanggapi Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, HM. Edwin Hadiwijaya.
Dia meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak berencana melakukan aksi blokir pelabuhan yang justru dapat merugikan semua sektor lainnya. Apalagi, pelabuhan Kayangan dan Poto Tano merupakan akses vital bagi masyarakat.
"Kami memohon dengan hormat untuk tidak menutup apalagi memblokir pelabuhan. Kami juga menghargai aspirasi masyarakat namun jangan sampai menutup akses transportasi penyeberangan," pinta Wabup Lotim Edwin Hadiwijaya kepada channelntb.com, Rabu (14/5).
Edwin juga mengingatkan blokade fasilitas vital berdampak buruk bagi sendi-sendi perekonomian baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Apalagi pada saat ini anak-anak yang mau mendaftar di sekolah di Pulau Lombok dan sebaliknya atau perguruan tinggi tengah berlangsung.
"Kita punya perwakilan di lembaga legislatif baik di Propinsi NTB maupun pusat dan kepala daerah yang terpilih belum lama ini. Suarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat tapi jangan sampai menutup akses pelabuhan," harapnya.
Dengan cara dialogis tambah Edwin, semua aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa dapat terwakili melalui wakil rakyat di tingkat pusat. Meski demikian, Edwin berharap banyak blokade yang rencananya akan dilakukan oleh massa tidak terjadi.
"Gunakan kanal-kanal yang ada baik ditingkat kementerian maupun wakil kita yang ada di DPR-RI," ujarnya. (CN)
0 Komentar