 |
| Foto : Drs. Husaini Areka |
LOMBOK TIMUR - Aksi blokade sarana vital akses ke Pelabuhan Poto Tano oleh massa yang menyuarakan pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) mendapat tanggapan beragam dari semua elemen. Namun, aksi massa tersebut sejatinya tidak patut ditiru lantaran berdampak luas pada sendi-sendi perekonomian kedua daerah serta faktor lainnya.
Apalagi, aksi massa itu mendapat balasan dari sejumlah masyarakat lainnya yang ikut memblokade akses ke Pelabuhan Kayangan pada waktu bersamaan.
Namun, Drs. Husaini Areka mantan anggota DPRD NTB dua periode itu mengingatkan masyarakat yang menyuarakan pemekaran PPS untuk lebih mempercayai wakil-wakilnya yang kini duduk di DPR-RI. Imbas aksi yang dilakukan masyarakat untuk melakukan penghadangan ke jalan Pelabuhan Poto Tano disebut sebagai over akting.
"Jangan over akting-lah, tapi percayakan semua aspirasi masyarakat pada wakilnya ditingkat pusat," saran Husaini Areka kepada wartawan, Jum'at (16/5).
Pria yang kini sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Komunikasi Publik NTB itu sepakat dengan statemen Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa pemekaran PPS menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) di NTB merupakan ranah pusat.
"Kalau bahasanya pak Sekda NTB, masyarakat silakan gempur pusat untuk menyegerakan PPS, kata yang pas," ujarnya.
Bukannya tidak mungkin, elit-elit dari Pulau Sumbawa yang kini berkiprah sebagai orang-orang penting ditingkat pusat dapat bernegosiasi dan berkomunikasi untuk segera dibuka moratorium.
Asalkan, aksi untuk menyuarakan pemekaran PPS tidak merugikan banyak pihak seperti yang dilakukan oleh massa Kamis kemarin.
"Jangan mengorbankan kepentingan umum, tapi gunakan dengan cara-cara yang elegan dan smart," tandasnya. (CN)
0 Komentar