 |
| Foto : Ketua Satgas MBG HM. Juaini Taofik bersama Ketua DPRD Lotim, M. Yusri dan Korwil MBG rapat evaluasi MBG |
LOMBOK TIMUR - Dalam rapat evaluasi satu tahun berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur, akan dilakukan pembenahan menyangkut persoalan pendistribusian ditingkat lapangan.
Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah NTB membedah performa program yang telah berjalan sepanjang tahun 2025 serta perumusan strategi penguatan untuk tahun 2026 yang berlangsung di gedung DPRD Lotim, Senin (19/1).
Dalam pemaparannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaini Taofik yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG tak memungkiri dampak positif program MBG terhadap ekonomi daerah. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), kehadiran program ini memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.
Dihadiri pimpinan DPRD Lotim, perwakilan dan Korwil BGN NTB serta Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Eko Prasetyo, Juaini Taofik pun tak menutup mata terhadap persoalan dilapangan terkait kasus-kasus yang terjadi sepanjang pelaksanaan MBG di daerah ini.
Untuk itu, Satgas MBG membuka ruang baru publik untuk memberi saran dan masukan sebagai bentuk transparansi. Program MBG ini menyajikan makanan segar yang memiliki risiko kerentanan tinggi.
Tentunya, sasaran program MBG ini terfokus kepada anak didik yang menempuh pendidikan di semua jenjang pendidikan.
"Kami mendorong dari pihak sekolah-sekolah untuk memimpin langsung momen makan bersama. Alhamdulillah, sekolah yang menjalin komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu melaksanakan program tanpa kendala," tambahnya.
Masih kata dia, dengan dibukanya ruang publik pada tahun 2026 ini maka akan dibentuk bidang monitoring yang melibatkan perwakilan masyarakat di luar mitra resmi.
Wadah ini bertujuan menampung keluhan, saran, serta kontrol dari wali murid secara cepat. Pemda pun berkomitmen melakukan penyempurnaan menyeluruh.
"Model delegasi wewenang secara berjenjang dapat meminimalisasi masalah di daerah sehingga diselesaikan tanpa harus selalu menunggu instruksi dari tingkat pusat maupun provinsi," harapnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Eko Prasetyo menekankan bahwa fungsi utama Satgas Kabupaten adalah pengawasan dan monitoring berjenjang.
Satgas diminta aktif memantau operasional SPPG agar setiap permasalahan daerah bisa segera dilaporkan ke tingkat provinsi hingga pusat untuk perbaikan cepat.
"Satgas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas persoalan yang terjadi dilapangan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua MBG NTB Agamawan memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi disejumlah lokasi. Salah satunya di Kembangsari.
Berdasarkan investigasi lapangan, ditemukan bahwa salah satu pemicu masalah adalah edukasi konsumsi; di mana susu kedelai yang seharusnya segera diminum justru dibawa pulang oleh siswa, sehingga melampaui batas waktu kelayakan konsumsi.
Selain faktor penanganan di tingkat sekolah, Ia mengungkapkan adanya kendala pada pihak mitra penyedia, di mana ditemukan indikasi pemesanan susu yang telah mendekati masa kadaluarsa.
Hal ini menjadi catatan untuk memperketat seleksi dan pengawasan mitra di masa depan.
Hingga saat ini tercatat sebanyak 213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terdaftar di sistem, melampaui target awal yang hanya 159 unit. Meski demikian, pihak MBG mengakui masih ada sekitar 40 SPPG yang dalam proses persiapan operasional dan kendala teknis berupa akun sistem yang belum aktif bagi sejumlah unit baru.
Dia juga menyoroti tantangan validasi data penerima manfaat yang bersumber dari sinkronisasi Dapodik, EMIS, dan BKKBN. Mengingat telah terjadi tiga kali revisi Juknis di tingkat pusat, fokus utama saat ini adalah memastikan akurasi data untuk kategori tambahan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penjaga sekolah yang masuk dalam skema penerima manfaat 2026.
Selain persoalan itu, Agamawan Salam juga menyoroti perbedaan harga bahan baku sebagai menu MBG dibeberapa wilayah. Sementara, pagu anggaran per porsi dimasing-masing harusnya sama.
"Tidak mungkin bahan baku MBG di Kota Selong, Aikmel sampai ke Sambelia harganya sama. Sehingga dilakukan penyesuaian menu walaupun minimalis tetapi tidak mengurangi kualitas," jelasnya.
Agamawan Salam pun berharap banyak adanya data dari Pemda Lotim terkait dengan patokan harga di pasaran. Hal ini dimaksudkan agar Pemda melalui OPD terkait dapat mengintervensi pasar. Sehingga MBG dapat mengatur keuangannya.
Patut dipahami paparnya, pemenuhan gizi tidak melulu dengan melihat menu yang banyak .Walau minimalis tetapi gizi tercukupi.
Reporter: Rizky
Editor : Suhaedi
0 Komentar