 |
| Foto : LSM ALPA Lotim gelar hearing bersama DPRD Lotim, Disdag Lotim dan PT Pertamina |
LOMBOK TIMUR - Krisis elpiji 3 kg di Kabupaten Lombok Timur masih terjadi. Hingga hari ini, Senin (6/4) kelangkaan gas untuk masyarakat miskin itu belum juga teratasi. Meski Pemda Lombok Timur telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg ini tentu menjadi perhatian serius semua pihak tak terkecuali, LSM ALPA Lombok Timur.
Dampak kelangkaan gas melon ini sangat terasa ditengah masyarakat yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Jika pun ada, warga harus mengantri berjam-jam bahkan diantaranya tidak mendapatkan gas yang diharapkan.
Hadi Tamara - koordinator ALPA Lotim saat hearing bersama Ketua Komisi IV DPRD Lotim Lalu Hasan Rahman, Kepala Dinas Perdagangan, Hadi Fathurrahman, perwakilan PT. Pertamina cabang Mataram dan SPPBE Sikur mengkritisi kinerja Pemda Lotim serta PT. Pertama dan mitranya dalam pendistribusian dan pengawasan gas elpiji 3 kg.
Dia bahkan menuding, Pemda Lotim seolah-olah lepas tangan dalam melihat kelangkaan gas yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini.
"Faktanya, masyarakat tidak memperoleh gas elpiji. Lalu, kemana pemerintah?," tanya Hadi Tamara dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Lotim, Senin (6/4).
Jika pun gas elpiji tersedia, tambahnya, justru harganya jauh diatas HET sebesar Rp. 18.000/tong. Tentu saja, ini menambah beban pengeluaran bagi rumah tangga maupun pelaku usaha kecil dan warung yang menggunakan gas elpiji. Bahkan, terjadi penurunan produktivitas.
Sementara, Dinas Perdagangan dan PT. Pertamina serta mitranya belum memberikan klarifikasi kepada masyarakat terjadinya kelangkaan gas elpiji ini.
"Semua pihak tanpa terkecuali harus melakukan pengawasan dalam pendistribusian gas elpiji ini. Sehingga tidak ada lagi masalah ini terulang kembali dikemudian hari," pintanya.
Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Hadi Fathurrahman mengaku akan terus mengawasi pendistribusian gas elpiji 3 kg ini ke sejumlah agen dan pangkalan.
Namun demikian kata dia, sidak yang telah dilakukan bersama tim di sejumlah agen dan pangkalan dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan progres. Meski keterbatasan personil dan anggaran, bukan menjadi halangan untuk terus memantau perkembangan kondisi yang terjadi.
"Tim akan terus melakukan pengawasan distribusi gas ini hingga masyarakat memperoleh gas sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)," ujarnya.
Di kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Lalu Hasan Rahman berharap kelangkaan gas elpiji ini segera diatasi. Tapi pada sisi lain, harganya harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 18.000/tong.
Dia juga meminta kepada pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) sebagai bentuk pengawasan dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).
Sehingga, siapa pun yang melakukan praktek penimbunan, menjual harga diatas HET, serta menggunakan gas elpiji tidak sesuai peruntukannya dapat ditindak segera.
Hasan Rahman kembali menyarankan kepada pihak Pertamina, SPPBE dan PT. Hiswana Migas termasuk agen segera mencari solusi untuk menindak lanjuti terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg saat ini.
REPORTER : RIZKY
EDITOR : SUHAEDI
0 Komentar