 |
| Foto : Bupati Lotim Haerul Warisin didampingi Sekda Lotim, DR. HM. Juaini Taofik temui Mensos RI, Syaifullah Yusuf |
JAKARTA - Pertemuan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi Sekda Lotim, DR HM. Juaini Taofik bersama Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (28/4) membuka peluang atas perubahan kebijakan selama ini di daerah. Terutama di Kabupaten Lombok Timur.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, diskusi tokoh penting keduanya membahas problem yang selama ini dinilai belum tuntas.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyampaikan secara langsung tiga hal utama yang dihadapi daerah kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pertama, terkait program Sekolah Rakyat (SR).. Dalam audiensi tersebut dipaparkan bahwa di Lombok Timur, program yang sudah berjalan selama dua tahun ini masih menghadapi kendala lahan dan fasilitas.
Dia melaporkan terdapat 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) yang saat ini masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ( BPVP) Lenek. Sementara itu, 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menumpang di eks Akper Sakra.
Kendati demikian, Haerul Warisin mengaku telah menyiapkan 5 ha lahan untuk sekolah rakyat sesuai informasi awal. Namun informasi kemudian lahan yang dibutuhkan 7 ha.
"Apabila hal itu diminta, maka Pemda tetap berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan program tersebut," ujar Haerul Warisin.
Tidak hanya persoalan Sekolah Rakyat, Bupati Lotim juga menyampaikan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Berdasarkan data, sebanyak 130.000 warga Lombok Timur kepesertaan BPJS dinonaktifkan. Padahal tahun 2026 ini Pemda telah mengeluarkan sekitar Rp. 90 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 80 miliar.
Untuk membayar kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Penonaktifan tersebut dinilai akan memperberat keuangan APBD.
"Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sebesar Rp. 50 miliar lagi," katanya.
Meskipun pendapatan daerah sedang mengalami peningkatan, angka sebesar itu tetap dirasakan sangat berat untuk pembayaran BPJS.
Sementara untuk Bantuan Sosial (Bansos), Bupati Lotim memastikan kondisinya relatif aman karena telah tersalurkan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial , Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul memberikan sejumlah arahan. Terkait Sekolah Rakyat, ia menegaskan bahwa sejak awal program kepala daerah diminta fokus dan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan.
Sementara terkait BPJS, Mensos menjelaskan bahwa 70.000 dari 130.000 yang dinonaktifkan sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia memastikan bahwa meski ada penonaktifan, sebanyak 72.000 jiwa diaktifkan kembali dengan sasaran yang sesuai kriteria layak.
"Penonaktifan ini kami lakukan untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari pusat. Sedangkan yang tidak tertanggung dari pusat, silakan daerah mengambil alih. Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah dari daerah," pungkas Mensos.
REPORTER : SUHAEDI
0 Komentar