 |
| Foto : Plt. Inspektur Inspektorat Lotim, Lalu Muhammad Azmi |
LOMBOK TIMUR - Meski Kabupaten Lombok Timur meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil temuan penggunaan anggaran 2025, ternyata ada 10 catatan yang segera dibenahi.
Tapi, 10 catatan, saran atau rekomendasi tersebut sebagian besar telah ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, Lalu Muhammad Azmi menegaskan bahwa dari hasil audit BPK RI perwakilan NTB itu pihaknya segera menyusun exam plan yang akan berakhir minggu ke tiga bulan Juli mendatang.
"Kita sedang menyusun format dokumen dalam sebuah diagram sebagai tindak lanjut saran dan rekomendasi tim auditor BPK itu," jelas Lalu Muhammad Azmi kepada wartawan, Rabu (10/6).
Karenanya, kata dia, langkah ini dilakukan untuk memastikan catatan sesuai rekomendasi tim auditor dapat diselesaikan berdasarkan tenggat waktu yang telah ditentukan itu.
Tentunya papar Azmi yang kini masih menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Lotim itu, exam plan melibatkan seluruh OPD dengan tujuan memperbaiki kekurangan.
Diketahui bahwa nomenklatur yang masuk dalam RKPD tergolong masih baru sehingga perlu disesuaikan dengan pos-pos anggaran yang ada dalam OPD.
"Kita lakukan pembenahan total hasil rekomendasi tim audit tersebut sehingga masing-masing opini kita terima," ucap Azmi.
Dengan pembenahan itu tandasnya, maka diharapkan pada anggaran 2026 mendatang tidak ada lagi catatan, saran ataupun rekomendasi dari BPK RI.
Saran atau rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti diantaranya, terkait dengan tunjangan fungsional guru. Sejatinya, tunjangan tersebut lebih disebabkan karena terjadinya kekurangan pembayaran dari kementerian.
Demikian pula dengan masalah pembayaran bantuan permodalan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang beberapa waktu lalu sempat mengemuka. Akan tetapi, hal itu sudah diselesaikan.
Dalam catatan auditor tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Lotim lebih memperhatikan kelompok penerima manfaat. Termasuk adanya kelebihan pembayaran.
"Exam plan ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang direkomendasikan," demikian Lalu Muhammad Azmi.
Reporter : Rizky
Editor : Suhaedi
0 Komentar