 |
| Foto : Massa yang mengatasnamakan Aliansi Sahabat berunjuk rasa di Mapolres Lotim |
LOMBOK TIMUR – Aksi massa yang tergabung alam 'Aliansi Sahabat' mendesak Polres Lombok Timur untuk mengusut tuntas dan menangkap pelaku ujaran kebencian terhadap Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin.
Unjuk rasa didepan halaman Polres Lombok Timur, menuntut kejelasan penyidik Polres Lotim atas proses tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu akun yang menghina orang nomor satu di Lotim tersebut.
Bahkan, aksi massa yang dilakukan oleh berbagai elemen dari 21 kecamatan tersebut mengultimatum Polres Lotim 3×24 jam untuk menangkap dan memproses secara hukum terduga pelaku.
Diketahui, terduga pelaku penghinaan dan ujaran kebencian telah dilaporkan sejak tanggal 17 Juli 2026 lalu. Tapi, progres perkembangan penyelidikan hingga kini belum ada.
Subhan - koordinator aksi dalam orasinya menyebutkan bahwa terduga pelaku yang mengunggah penghinaan terhadap Bupati Lombok dalam sebuah akun di media sosial dinilai telah Timur melampaui batas etika. Tidak hanya mengandung ujaran kebencian, tetapi juga telah menyerang ranah pribadi seorang kepala daerah.
Dia meyakini, penyidik kepolisian mampu mengungkap identitas dan keberadaan pelaku dengan satgas siber yang dimiliki.
Ia juga mengingatkan agar citra Polres Lombok Timur tetap dijaga melalui penanganan perkara yang cepat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
"Terduga pelaku bisa dijerat dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami percaya proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Subhan, Kamis (6/8).
Aksi massa digelar sebagai bentuk keprihatinan masyarakat atas pencemaran nama baik dan penghinaan kepada pemimpin di Lotim. Dalam aksi ini, massa mengaku tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun. Tetapi murni dari bentuk rasa kemanusiaan untuk mengantisipasi munculnya kegaduhan ditengah masyarakat.
Tuntutan serupa disampaikan oleh salah seorang pendemo. Dalam pengawalan polisi, Wiranata meminta penyidik polisi untuk menuntaskan proses hukum kepada terduga pelaku.
"Laporan seorang kepala daerah saja tidak ditangani secara serius, apalagi masyarakat biasa?." ungkap Wiranata.
Menjawab tuntutan pengunjuk rasa, salah seorang perwira polisi mewakili Kapolres Lombok Timur, AKBP. Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H berjanji akan menyampaikan aspirasi massa kepada pimpinan polres.
Diakui, Kapolres Lombok Timur tidak berada di Mapolres lantaran memiliki agenda agenda kedinasan yang telah dijadwalkan.
Namun demikian, aspirasi masyarakat akan segera diagendakan untuk ditindaklanjuti.
REPORTER : RIZKY
EDITOR: SUHAEDI
0 Komentar